Israel Semakin Di Perangi semakin luas wilayahnya. Kok Bisa??

 

Israel didirikan pada tahun 1948 melalui pembersihan etnis warga Palestina dalam skala besar. Lebih dari 700.000 warga Palestina diusir dari rumah mereka: dipaksa keluar dari tanah mereka sendiri, dan lebih dari 500 desa Palestina dihancurkan. Mereka disingkirkan untuk memberi jalan bagi sebuah negara baru yang secara eksplisit mengistimewakan hak-hak satu kelompok (Yahudi) dibandingkan kelompok lain (penduduk asli Arab Palestina). Ini adalah Nakba, bahasa Arab yang berarti malapetaka.

Israel diciptakan sebagai sebuah negara etnokrasi, sebuah negara apartheid, yang dicirikan oleh rezim supremasi Yahudi. Pada masa dekolonisasi yang meluas, ketika India merdeka pada tahun 1947, Israel menjadi negara kolonial pemukim baru. Zionisme adalah sebuah gerakan, yang muncul pada akhir abad kesembilan belas, yang berfokus pada pemukiman Yahudi di Palestina yang bersejarah, dengan tujuan agar Palestina menjadi rumah nasional bagi orang Yahudi. Menurut Zionis, wilayah tersebut adalah tanah tanpa rakyat untuk rakyat tanpa tanah.

Zionisme adalah respons terhadap antisemitisme yang meluas di Eropa. Antisemitisme mencapai klimaksnya yang mengerikan pada Holocaust, yang membangkitkan simpati internasional terhadap proyek Zionis. Namun, Palestina bukanlah sebuah negeri tanpa rakyat. Alih-alih menjadi gurun imajinasi Zionis, negara ini merupakan masyarakat kosmopolitan dengan populasi Palestina yang besar.

Geng-geng teror Zionis membunuh warga Palestina dan memaksa sejumlah besar orang meninggalkan rumah mereka selama tahun 1947-9. Hasilnya adalah sebuah negara yang memperlakukan warga Palestina yang tetap berada di dalam perbatasan Israel sebagai warga negara kelas dua. Warga Palestina di luar Israel menjadi komunitas pengungsi terbesar di dunia. Pada tahun 1967, Israel semakin memperluas wilayahnya, menjadikan sejumlah besar warga Palestina berada di bawah kekuasaan militernya. Logika ekspansi dibangun di dalam fondasi Israel sebagai negara kolonial pemukim, yang mencari tanah dengan mengorbankan penduduk asli.

Israel selalu membutuhkan dukungan imperialis Barat. Pada tahun 1917, ambisi Zionis diperkuat oleh Deklarasi Balfour, yang menjanjikan dukungan Inggris terhadap aspirasi negara Yahudi. Pemukiman Yahudi di Palestina tumbuh di bawah Mandat Inggris setelah Perang Dunia Pertama. Setelah Israel berdiri, Amerikalah yang menjadi sponsor utama kekaisaran, terutama sejak tahun 1960an dan seterusnya. AS semakin memandang Israel sebagai sekutu strategis yang penting di Timur Tengah.

'Proses perdamaian' Oslo pada tahun 1990an tidak memberikan dampak apa pun untuk memperbaiki ketidakadilan bersejarah yang dihadapi oleh rakyat Palestina. Hal ini memperkuat gagasan bahwa Palestina hanya bisa menginginkan sebuah negara terpisah yang menempati sebagian kecil wilayah bersejarah Palestina, sementara Israel memperluas permukimannya di Tepi Barat yang diduduki. Perjanjian ini tidak menawarkan apa pun kepada rakyat Palestina yang menderita ketidaksetaraan dan diskriminasi di Israel atau mereka yang tinggal di Yerusalem Timur. Perjanjian ini tidak membahas mengenai pengungsi Palestina (atau hak mereka untuk kembali) yang diasingkan ke luar Palestina.

Kenyataan yang ada saat ini adalah sistem apartheid. Sebenarnya ada satu negara apartheid yang membentang dari Laut Mediterania hingga Sungai Yordan. Israel menguasai seluruh wilayah ini dan menjadikan rakyat Palestina mengalami penindasan dalam berbagai bentuk. Israel secara sistematis memperlakukan warga Palestina sebagai kehadiran yang tidak diinginkan dan ancaman demografis, sehingga rasisme pasti menjadi bagian inti dari ideologinya.

Hampir dua juta warga Palestina hidup sebagai warga negara kelas dua di Israel. Lima juta warga Palestina lainnya tinggal di Tepi Barat atau Gaza, wilayah yang diduduki Israel sejak tahun 1967, atau di Yerusalem timur (yang dianeksasi pada tahun yang sama). Diperkirakan enam juta lebih warga Palestina hidup sebagai pengungsi di luar wilayah bersejarah Palestina, banyak dari mereka berada di negara-negara tetangga seperti Yordania, Lebanon, dan Suriah, yang tidak diberi hak untuk kembali ke tanah air mereka.

Tepi Barat berada di bawah pendudukan militer Israel dengan lebih dari 500 pos pemeriksaan, ratusan mil tembok pemisah, dan ribuan tentara Angkatan Pertahanan Israel melindungi pemukiman di mana jumlah warga Yahudi Israel yang jumlahnya terus meningkat. Permukiman tersebut dianggap ilegal oleh Mahkamah Internasional. Gaza dikepung melalui darat, udara dan laut, tercekik oleh blokade ekonomi Israel yang melumpuhkan dan berulang kali menjadi sasaran serangan militer yang mematikan. Yerusalem Timur terhimpit oleh tekad Israel untuk memindahkan warga Yahudinya masuk dan keluar dari Palestina.

Ada kesenjangan ekonomi yang sangat besar antara Israel dan Palestina. Kemiskinan akut tersebar luas di Wilayah Pendudukan; perekonomian Palestina secara keseluruhan dicegah untuk berkembang, sebagai bagian dari proses eksploitasi dan penaklukan yang lebih luas.

Israel terkenal sebagai penerima 'bantuan luar negeri' AS dalam jumlah besar (£2,7 miliar pada tahun 2020 saja), sementara bantuan internasional dalam bentuk lain sangat penting bagi banyak warga Palestina yang sangat miskin. Kebijakan Israel terhadap Gaza adalah menempatkannya secara permanen di ambang bencana kemanusiaan, sebagai kebijakan yang disengaja yang bertujuan untuk menekan perlawanan dan pengorganisasian diri.

Orang-orang Palestina di Israellah yang paling diabaikan dalam diskusi mengenai Palestina, terutama sejak proses Oslo dengan tegas mengurangi batasan yang disetujui secara resmi bagi kemajuan Palestina hanya ke wilayah-wilayah pendudukan saja. Mereka sering kali dianggap pasif dan pendiam; bahkan ada yang menyatakan bahwa mereka telah berhasil dimasukkan ke dalam politik Israel, dan dikebiri sebagai sumber oposisi melalui proses 'Israelisasi'. Namun, kepasifan tidak pernah menjadi gambaran keseluruhannya, dan tentu saja tidak pernah benar bahwa warga Palestina di Israel telah sepenuhnya terputus dari perjuangan Palestina.

Dalam artikel Guardian tahun 2021, Nimer Sultany (sekarang berbasis di London) menulis pengalamannya sendiri sebagai orang Palestina di Israel. Dia ingat pernah dididik di sekolah-sekolah Arab yang berbeda (dari Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas), dilarang menyewa sebuah flat saat berada di universitas karena latar belakang Palestinanya, membutuhkan perhatian medis setelah diserang oleh petugas polisi Israel ketika dia masih menjadi pengacara muda, dan sifat rutinnya menjadi profil rasis di bandara setiap kali dia bepergian ke luar negeri. Semua pengalaman ini merupakan bukti sifat sistemik dari ketidaksetaraan, diskriminasi dan rasisme di Israel.

Sultany menulis bahwa 'hidup berdampingan adalah sebuah fiksi yang menyembunyikan realitas kehidupan yang terpisah dan tidak setara'.Di ratusan komunitas Yahudi Israel, terdapat komite lingkungan yang dapat – dan memang – secara sah menolak izin warga Palestina untuk pindah ke sana. Gagasan Israel sebagai negara Yahudi diabadikan dalam hukum dan konstitusi Israel. Pengadilan Israel secara rutin memberikan sanksi atas pengalihan tanah Palestina kepada orang Yahudi. Hampir separuh warga Palestina hidup di bawah garis kemiskinan, sementara pengangguran di kalangan minoritas Palestina berjumlah sekitar 25%.

Diana Buttu, pengacara Palestina dan warga negara Israel, menyebut 'hidup berdampingan' antara warga Palestina dan Yahudi Israel sebagai mitos. Dia menulis: 'Kami warga Palestina yang tinggal di Israel “subeksis”, hidup di bawah sistem diskriminasi dan rasisme dengan undang-undang yang mengabadikan status kelas dua kami dan dengan kebijakan yang memastikan kami tidak pernah setara.' Warga Palestina merupakan 20% dari populasi Israel yang berjumlah sekitar sembilan juta jiwa, namun lebih dari enam puluh undang-undang diskriminatif telah diberlakukan untuk menegakkan status kelas dua warga Palestina

Copas dari https://www.counterfire.org/article/introduction-a-short-guide-to-israeli-apartheid-excerpt/